By Redaksi 
Yogyakarta, Lembarankita.com – Sejumlah akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Rektor Universitas Islam Indonesia (UII), Fathul Wahid, menyuarakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI). Mereka menilai revisi undang-undang tersebut berpotensi menghidupkan kembali dwifungsi prajurit seperti pada masa Orde Baru.
Aksi ini berlangsung di halaman depan Gedung Balairung UGM pada Selasa (18/03/2025). Para peserta membawa berbagai poster bertuliskan “Tolak RUU TNI”, “Tolak Dwifungsi TNI”, dan “Kembalikan TNI ke Barak”, sebagai bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap kontroversial.
Selain berunjuk rasa, massa aksi juga mengadakan mimbar bebas, di mana sejumlah akademisi bergantian menyampaikan orasi. Pernyataan sikap dibacakan oleh beberapa dosen UGM dan UII, di antaranya Achmad Munjid (Dosen FIB UGM), Herlambang Wiratraman (Dosen Hukum Tata Negara FH UGM), Yudistira Hendra Permana (Dosen Sekolah Vokasi UGM), Hasrul Halili (Peneliti Pukat UGM), serta Rektor UII Fathul Wahid dan Masduki (Guru Besar Ilmu Komunikasi UII).
Dalam pernyataan bersama, mereka menegaskan bahwa tidak ada urgensi untuk merevisi UU TNI. Terlebih lagi, mereka mengkritik proses pembahasannya yang dinilai tidak transparan dan dilakukan secara tertutup di hotel mewah, bukan di Gedung DPR sebagai rumah rakyat.
“Artinya, tidak ada urgensinya membahas perubahan UU TNI. Apalagi jika prosesnya dilakukan secara tertutup dan tersembunyi di hotel mewah, bukan di rumah rakyat – Gedung DPR,” bunyi pernyataan bersama tersebut.
“Proses ini secara terang-terangan mengingkari putusan Mahkamah Konstitusi soal pentingnya partisipasi publik yang bermakna dalam pembentukan hukum. Publik berhak didengarkan, dipertimbangkan dan mendapatkan penjelasan dalam proses pembentukan hukum,” sambung pernyataan itu.
Mereka pun mendesak pemerintah dan DPR untuk membatalkan pembahasan RUU TNI yang dinilai terburu-buru dan mengabaikan aspirasi publik. Selain itu, mereka juga menyerukan seluruh akademisi di Indonesia untuk bersuara menentang kebijakan yang melemahkan demokrasi, melanggar konstitusi, serta bertentangan dengan semangat reformasi.
“Ini bertentangan dengan prinsip negara hukum demokratis, dan akan membawa bangsa ini kembali pada keterpurukan otoritarianisme seperti pada masa Orde Baru,” bunyi pernyataan tersebut.
Sebagai bentuk pengawalan terhadap agenda reformasi, mereka juga mendorong masyarakat sipil untuk terus melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah dan DPR.
“Mendesak seluruh insan akademik di seluruh Indonesia segera menyatakan sikap tegas menolak sikap dan perilaku yang melemahkan demokrasi, melanggar konstitusi, dan kembali menegakkan agenda reformasi,” bunyi poin tuntutan keempat.
Rektor UII Suarakan Penolakan Lewat Puisi
Dalam aksi tersebut, Rektor UII Fathul Wahid memilih cara unik untuk menyampaikan penolakannya terhadap RUU TNI. Alih-alih berorasi, ia membacakan puisi berjudul Kami Malu Pak Dirman.
Puisi tersebut mengungkapkan rasa malu dan kekecewaan atas ancaman kembalinya dwifungsi TNI, yang bertentangan dengan perjuangan Jenderal Besar Soedirman.
“Engkau berjuang agar tentara secara taat norma, agar kuasa kembali ke rakyat
Tapi kini ada yang lupa bahwa demokrasi butuh sipil yang kuat.
Pak Dirman, pernah kau mengajari gerilya melawan musuh dengan keterbatasan untuk Indonesia yang paripurna.
Bukan untuk mencuri kesempatan mendapatkan jabatan.
Pak Dirman, kami takut langkahmu sia-sia.
Kala cita-citamu ditikam dari dalam, bila mereka lupa bahwa negeri ini harus dipimpin oleh suara rakyat sendiri, Pak Dirman, ajari kami lagi tentang perjuangan tanpa pamrih.
Perihal tentara yang mengabdi, bukan yang berkuasa atas negeri”
Usai membacakan puisi, Fathul mendapat sambutan meriah dari para peserta aksi. Mereka bahkan mempertanyakan absennya Rektor UGM, Ova Emilia, dalam mimbar bebas tersebut.
“Hidup rektor UII, hidup rektor UII. Mana rektor UGM, mana rektor UGM,” kata massa aksi bersamaan.
Ova memang tak nampak sejak aksi dimulai, sekalipun beberapa dosennya terlihat ikut serta.
Terkait ketidakhadiran Ova, Sekretaris Universitas UGM, Andi Sandi Antonius, menjelaskan bahwa Ova tengah berada di Jakarta untuk menghadiri pertemuan dengan Majelis Wali Amanat (MWA) UGM.
“Kalau undangan saya belum terima, cuma flyer saja yang disampaikan. Jadi, undangannya itu kan kepada mahasiswa dan dosen, tetapi secara spesifik kepada ibu rektor, nggak,” kata Andi Sandi saat dihubungi.