By Redaksi 
Solo, Lembarankita.com – Joko Widodo (Jokowi) menantang politikus PDI Perjuangan, Deddy Yevri Sitorus, untuk membuka identitas sosok yang disebut-sebut mengupayakan pembatalan pemecatannya dari PDIP serta pencopotan Hasto Kristiyanto dari posisi Sekretaris Jenderal partai tersebut.
Dalam keterangan di kediamannya di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (14/03/2025), Jokowi dengan tegas membantah tuduhan tersebut.
“Enggak ada (permintaan seperti itu), apa iya? Harusnya disebutkan siapa (utusannya) gitu loh biar jelas,” ujar Jokowi.
Jokowi juga menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki keterlibatan dalam kasus hukum yang menjerat Hasto Kristiyanto. Ia mempertanyakan dasar logika di balik tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
“Kepentingannya apa saya mau mengutus untuk itu, kepentingannya apa? Coba logikanya,” ujarnya dengan nada tegas.
Jokowi mengungkapkan bahwa selama ini dirinya memilih diam atas berbagai tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Namun, ia mengingatkan bahwa kesabarannya ada batasnya.
“Saya itu sudah diam loh ya. Difitnah saya diam. Dicela saya diam. Dijelekkan saya diam. Dimaki-maki saya diam. Saya ngalah terus loh, tapi ada batasnya ya,” lanjutnya.
Deddy Sitorus Sebut Ada Utusan yang Temui Pengurus PDIP
Sebelumnya, Deddy Yevri Sitorus mengklaim bahwa pada 14 Desember 2024, seorang utusan menemui jajaran pengurus PDIP untuk menyampaikan pesan terkait posisi Hasto Kristiyanto dan status Jokowi di partai.
“Perlu diketahui bahwa sekitar tanggal 14 Desember itu ada utusan yang menemui kami, memberitahu bahwa sekjen harus mundur, lalu jangan pecat Jokowi,” ujar Deddy dalam keterangan dikutip dari Kompas TV pada Kamis (13/03/2025).
Selain itu, Deddy juga mengklaim bahwa utusan tersebut memberikan informasi mengenai sembilan kader PDIP yang disebut-sebut menjadi target penyelidikan aparat penegak hukum.
Deddy meyakini bahwa kasus yang menyeret Hasto Kristiyanto merupakan bentuk politisasi hukum. Ia menegaskan bahwa tuduhannya memiliki dasar kuat, merujuk pada pernyataan seorang anggota Komisi II DPR RI yang menyebut utusan itu sebagai sosok berwenang.
“Itulah juga yang menjadi keyakinan kami bahwa seutuhnya persoalan ini adalah persoalan yang dilandasi oleh itikad tidak baik oleh kesewenang-wenangan,” ujarnya.
“Kasus Mas Hasto jelas adalah kasus politisasi hukum, kriminalisasi jahat, dan itulah kenapa kami sebagai partai, baik DPP maupun Fraksi, akan bersama-sama melawan kesewenang-wenangan ini,” lanjutnya.